Anggota DPRD Lampung Apriliati Gelar Sosper Nomor 2 Tahun 2021 Di Susunan Baru Bandar Lampung

Lampung - - Aprilliati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung melangsungkan sosialisasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di provinsi Lampung.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lampung menyampaikan kegiatan ini merupakan program DPRD provinsi Lampung yang dilakukan untuk dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang tindak kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan dan anak.

Baca juga: DPRD Lampung Barat Gelar Paripurna HUT Provinsi Lampung Ke-59

“Agar masyarakat dapat mengetahui kondisi Lampung atau Bandarlampung saat ini dimana hari-hari nya dihiasi dengan persoalan-persoalan mulai dari kekerasan seksual, pelecehan seksual seperti bapak mencabuli anak tiri dan lain sebagainya yang terjadi saat ini, ” ujar Aprilliati, di Susunan Baru, Kota Bandarlampung, Jum’at (3/3/2023).

Aprilliati yang juga anggota komisi V DPRD Lampung berharap dengan adanya sosialisasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 menyadarkan masyarakat untuk melek hukum dalam bertindak melawan tindak kekerasan.

Baca juga: Supriyanto: PPP Lampung Daftarkan Bacaleg ke KPU

“Supaya masyarakat melek hukum sehingga berani untuk melaporkan tindak kekerasan tersebut kepada kepolisian dan penegak hukum dapat memberikan hukuman yang setimpal untuk pelaku. Karena ketika tidak ada efek jera maka hal tersebut akan terulang lagi, ” tambahnya.

Kegiatan yang dihadiri oleh Selly Fitriani Direktur LAdA Damar Lampung sebagai salah satu narasumber menyampaikan saat ini balita juga menjadi sasaran dari tindak kekerasan.

Baca juga: Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung Kostiana, SE,MH, Gelar Sosperda Nomor 1 Tahun 2016 Di Kota Karang

“Saat ini bukan hanya perempuan dan anak, bahkan balita juga mengalami tindak kekerasan yang ironisnya terjadi dari keluarga sendiri, ” tegasnya.

Oleh karena itu, Selly menyampaikan pentingnya sosialisasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 disampaikan pada masyarakat supaya korban memiliki keberanian untuk melapor.

Baca juga: Mikdar Apresiasi Keberanian Reihana dan Dukung Penegakan Hukum Oleh KPK

“Sekarang jangan takut untuk korban, keluarga maupun masyarakat yang ingin melaporkan tindak kekerasan kepada pemerintah karena dasarnya sudah ada di peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 yang saat ini kita sosialisasikan, ” tutupnya.

Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan kelurahan susunan baru, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, RT, dan juga masyarakat berjalan lancar.

Baca juga: Tanpa Kadis: Pansus LKPJ Wajib, Jika Pansus LHP BPK RI Sunnah